Pilkada DKI: Menarik Pelajaran dari Kekecewaan

Tempo
9 Juli 2007

Tempo minta Wimar nulis soal Pilkada DKI. Mereka memuatnya hari ini dalam Majalah Tempo edisi 15 Juli 2007 dengan judul "Pelajaran dari Kekecewaan". Di bawah ini adalah teks versi aslinya.

Wimar Witoelar

Demokrasi melaju dengan cepat di Indonesia, dan Pilkada DKI 2007 diharapkan akan membawa kemajuan mutakhir. Maunya sih begitu.

Kenyataannya, demokrasi akan anjlok pada Pemilihan Gubernur DKI bulan Agustus 2007 ini, kalau tidak terjadi mukjizat politik.

Persaingan sudah hilang ketika semua partai kecuali satu ramai-ramai mendukung satu orang. Calon satu lagi didukung satu partai saja. Partai yang ramai-ramai itu tidak punya visi yang sama, kecuali keinginan berbagi kekuasaan. Calon yang didukung juga tidak banyak bersikap, hanya menampilkan wajahnya di billboard, iklan televisi dalam publikasi DKI yang dibiayai APBD.

Pinter juga tim suksesnya. Mereka merasa calonnya pasti menang, Jadi, buat apa ambil risiko dengan menyatakan sikap? Menghadapi wartawan, cuman bikin naik darah aja, karena mereka selalu menyalahkan dia untuk banjir, macet, kesemerawutan, mentang-mentang dia Wakil Gubernur. Kalau bilang dia nggak bersalah, harus menyalahkan Gubernur yang mensponsor dia.

Kampanye saingannya, Adang Daradjatun, kena di hati. Tidak menggunakan uang DKI, dan menunjukkan kepedulian:

“Mau banjir terus? Cappee deh...”.

“Bosen Macet ? Susah Kerja? Hidup Sulit?”

dan yang paling nyentil: “Narkoba Makin Menggila”

Sayang partai pendukungnya kurang nyaman untuk semua orang. Terus, calon yang dipilih tidak memancarkan kebersihan. Dari mana uangnya yang banyak itu? Hasil jabatan sebagai orang kedua di Kepolisian RI? Katanya uangnya dari istrinya yang menjadi pengusaha. Usaha apa?

Bram yang mengaku sebagai ‘rakyat non-partai’ menulis di website perspektif.net, ‘Saya pribadi sedih sekali melihat, sebuah partai yang lumayan 'bersih' (dibandingkan partai yang lain) terpaksa mendukung calon busuk dengan alasan yang sampai sekarang tidak diketahui oleh kader2nya sendiri. ‘

Banyak pendapat lain dalam demokrasi kita. Mitra bisnis DKI yang artis, kontraktor, konsultan, developer dan pakar yang masuk tim sukses Foke. Juga stasion televisi, pemilik toko dan pengelola mall yang dihidupi oleh Gubernur DKI.

Setahun sebelum Pilkada, orang berlomba ingin sosialisasi. Tapi begitu menghadapi isu nyata, buyar. Seperti tim sepakbola yang main cantik tapi tidak bisa bikin gol. Acara sosialisasi di televisi berawal dengan cantik, tapi akhirnya tidak mampu membedakan ‘good guy’, dari ‘bad guy’.

Sekalinya orang mempertanyakan penyelewengan kampanye di televisi, malah diberhentikan. Sebaliknya anggota tim sukses dipertahankan. Jadinya lucu-lucu tapi tidak ada nyali. Lucunya lagi, calon gubernur yang paling sibuk kampanye tidak mau tampil depan kamera ‘live’ kecuali ada jaminan tidak akan ada pertanyaan yang susah.

Pilkada DKI semula memberi harapan akan muncul orang yang bersih. Tapi, seperti ditulis Redi dalam website perspektif.net, ‘Foke tidak bisa diterima karena sebagai Wagub. Prestasinya tidak luar biasa: bajir, macet, kemiskinan, harga mahal dst dst. Adang juga tidak bisa diterima karena sebagai pejabat tinggi polisi, prestasinya juga tidak luar biasa: tingkat keamanan yg rendah, kasus pencurian, perampokan, kejahatan jalanan dst dst... Kedua kandidat bukan calon yg baik.’

Beberapa bulan orang masih optimis, dengan munculnya nama-nama yang mendapat kepercayaan seperti Rano Karno, Faisal Basri, Agum Gumelar, Sarwono Kusumaatmadja. Faisal Basri berteguh pada sikap dan terlempar dari percaturan. Agum maju mundur sampai hilang di tempat parkir. Sarwono bisa memikat dan mengikat PKB dan PAN, tapi kemudian lepas lagi oleh arus pragmatisme di kedua partai itu.

Kasus Rano Karno lebih mengecewakan lagi. Bersiap-siap selama dua tahun dengan citra kuat sebagai Anak Betawi, kuat dalam retorika dan banyak pendukung, dia pernah dianggap calon legitimate. Tapi akhirnya dia hanya jadi pemain iklan Fauzi Bowo, menjual brand paling sukses seumur hidup dia. Kasihan, Si Dul.

Harapan akan adanya calon independen sudah hilang untuk kali ini. Seperti diduga, elite politik menolaknya, termasuk pakar yang dibeli oleh partai. Calon independen membuat ngeri calon yang sudah keluar modal milyardan. Fadjroel Rahman menunjukkan bahwa sebenarnya cagub di Pilkada DKI sudah melanggar, berdasarkan praduga mereka menyetor ke parpol. Djasri Marin dan Slamet Kirbiantoro mengatakan dengan jelas bahwa mereka menyuap petinggi partai politik. Baca

Pengalaman Pilkada DKI membuktikan bahwa partai politik kita tidak bisa dipercaya. Terima kasih kepada 20 parpol yang membuktikan kepada kita bahwa mereka belum siap memberi pilihan kepada rakyat.

Tapi demokrasi tidak diukur dari hasil sesaat. Demokrasi tidak menjamin keadilan dan kesejahteraan, hanya meletakkan dasarnya. Paling penting, demokrasi tidak ditentukan dalam satu Pilkada, tapi dalam proses sehari-hari. Dengan kekecewaan Pilkada DKI 2007, lebih beralasan lagi menuntut pembersihan partai politik, termasuk menambah dukungan untuk calon independen.

Tujuh Amanah DPW PKS DKI Jakarta

Agar seluruh kader dan struktur partai saling berkomunikasi secara aktif dengan pimpinan untuk mengantisipasi dan menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam langkah-langkah perjuangan ke depan.

PK-Sejahtera Online: Tantangan yang dihadapi PKS untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta tidaklah mudah. Karena PKS yang mengusung pasangan Adang Darajadtun-dani Anwar menghadapi kepungan 20 partai yang bersekutu dalam koalisi Jakarta. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana dalam Konsolidasi struktur PKS dari tingkat pusat hingga ranting (23/6).

Karenanya, lanjut pria yang akrab dengan sebutan Sani ini, diperlukan langkah-langkah perjuangan yang jauh lebih besar dan lebih massif. Langkah perjuangan PKS dalam memenangkan Pilkada di DKI Jakarta diberi nama Operasi Panggung Rakyat, yakni upaya PKS untuk menggalang koalisi dan menjalin kedekatan dengan rakyat.

Untuk suskesnya langkah ini, DPW PKS DKI Jakarta memberi intruksi kepada seluruh kader dan simpatisan PKS, yang dkenal dengan Tujuh Amanah DPW PKS DKI Jakarta untuk kemenangan Pilkada, yakni :

Pertama, agar seluruh kader agar menjalin kedekatan dengan Sang Maha Pemberi Kekuatan-Allah SWT, untuk kemenangan dakwah dan siasah di ibukota Jakarta.

Kedua, agar seluruh kader tanpa terkecuali harus aktif untuk kemenangan dakwah dan siasah.

Ketiga, agar seluruh kader menggunakan busana PKS atau berlogokan cagub dan cawagun Adang-Dani, setiap akhir pekan setidaknya, serta memasang stiker atau atribut lain di masing-masing rumah atau kendaraan.

Keempat, agar seluruh struktur PKS di tingkat DPD, DPC dan DPRa, melakukan konsolidasi ruhiah, ukhowiyah dan jasadiah sekaligus secara intensif berupa mabit munasoroh dan diikuti dengan senam PKS setiap akhir pekan.

Kelima, agar seluruh DPC, DPRa dan Unit RW di seluruh DKI Jakarta menggalang direct selling secara intensif ke seluruh penjuru ibukota, dengan mendatangi 50 sampai 100 rumah warga setiap hari.

Keenam, agar seluruh kantor partai dihidupkan untuk menggalang segala bentuk dukungan dan partisipasi dari masyarakat kepada cagub dan cawagub Adang-Dani.

Ketujuh, agar seluruh kader dan struktur partai saling berkomunikasi secara aktif dengan pimpinan untuk mengantisipasi dan menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam langkah-langkah perjuangan ke depan. (Zalfa)

Mencari Gubernur Peduli Rakyat

Pilkada DKI Jakarta segera digelar pada Agustus ini. Suasana politik di Jakarta pun semakin memanas. Para calon gubernur berkampanye. Semuanya berjanji akan memperhatikan rakyat. Janji manis yang seringkali susah diwujudkan. Apalagi, dalam sistem demokrasi yang biasanya akan melahirkan pemerintahan korporasi . Hal ini bisa dimengerti mengingat pengusaha inilah yang memberikan dukungan dana yang besar kepada penguasa. Politik ’balas budi’ kemudian akan membuat penguasa yang ada akan lebih memperhatikan kepentingan kelompok bisnis. Tidak menutup kemungkinan kalau yang mendukung calon gubernur adalah pengusaha bisnis haram seperti night club, jangan berharap gubernur yang terpilih akan menutup bisnis haram itu. Hal senada dilontarkan Andrinof Achaniago (peneliti senior The Habibie Center)” Sistem pemilu dan pilkada sekarang membuka peluang bagi politisi menjadikan partai sebagai mesin pencari uang (politik uang)”, ujarnya (Republika 11/06/2007)

Sulitnya mencari penguasa yang memihak kepada rakyat, tidak bisa dilepaskan dari pradigma politik Kapitalisme yang menjadikan keuntungan material menjadi panglima politik. Jadilah pragmatisme menjadi ciri pokok dari kebijakan politik. Pragmatisme ini lebih mengedepankan kepentingan sesaat, dibandingkan dengan kepentingan yang lebih besar seperti mengurus rakyat. Ciri pokok yang kedua, kekuasaan sering kali menjadi tujuan politik. Tidak mengherankan kalau berbagai upaya dihalalkan untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan yang ada. Wajar dalam kondisi seperti ini akan terjadi distorsi idealisme.

Sangat berbeda dengan pradigma politik Islam, dimana siyasah (politik) dimaknai sebagai upaya mengatur urusan-urusan umat baik didalam maupun luar negeri dengan berdasarkan syariah Islam (Syekh Taqiyuddin ; Afkarus-siyasi) . Dalam Islam pradigma politiknya adalah penguasa sebagai ra’in (pengatur atau pengurus) rakyat. Dalam hadist disebutkan ”Al Imamu ra’in, wa huwa mas’ulun ’an ra’iyyatihi” (Imam atau penguasa adalah pengatur/pengurus umat, dan dia akan bertanggung jawab akan apa yang diurusnya). Dalam Islam, kekuasaan hanyalah alat untuk mengatur rakyat, bukan tujuan. Jaminan idealisme pemimpin semakin kokoh, ketika pemimpin diwajibkan untuk mengatur urusan umat berdasarkan syariah Islam. Jadilah paduan antara pemimpin yang baik dan sistem yang baik melahirkan pemimpin yang perduli pada rakyat.

Merujuk kepada hadist nabi , untuk bisa menjadi pemimpin yang memperhatikan rakyat, paling tidak ada tiga sifat yang harus dimiliki yakni al quwwah (kuat); at taqwa ; dan ar rifqu bi arro’iyah (lemah lembut terhadap rakyat) . Dia harus menjadi orang yang berkepribadian yang kuat (al quwwah) yakni memiliki pola pikir (aqliyah) yang tinggi dan pola prilaku (nafsiyah) yang luhur. Karena itu seorang pemimpin haruslah konsepsional, dirinya memiliki pemahaman komprehensif dan utuh bagaimana seharusnya mengurus rakyat dan menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Disamping itu, prilakunya haruslah baik. Rosulullah SAW pernah menolak memberikan jabatan kepada Abu Dzar dan ia berkata : ” Wahai Abu Dzar, kamu adalah orang yang lemah, dan sesungguhnya jabatan ini adalah amanah, dan pada Hari Pembalasan merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya , sesuai dengan haknya dan menunaikan kewajibannya” (HR Muslim)

Sifat yang kedua adalah pemimpin haruslah orang yang bertaqwa yakni orang yang mau menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Tentu saja bukan ditunjukkan hanya dengan sholat dan shaum, tapi dalam seluruh aspek kebijakannya termasuk politik, ekonomi, pendidikan, dan aspek mu’amalah lainnya. Pendek kata, semua aspek haruslah terikat pada syariah Islam. Pemimpin seperti ini akan senantiasa takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi Allah SWT. Dia takut kebijakan yang diambilnya akan menterlantarkan rakyat. Tidaklah heran Rosulullah SAW setiap kali menangkat seorang pemimpin pasukan selalu mewasiatkan agar bertaqwa dan berbuat baik kepada kaum muslim yang bersama dengannya (HR Muslim).

Bertaqwa bukan berarti menghalangi pemimpin untuk bersikap tegas, justru perasaan diawasi (muraqobah) oleh Allah SWT akan membuat dia tegas dalam menjalankan seluruh perintah Allah SWT. Tegas bukan berarti membuat rakyat takut kepadanya. Sebaliknya pemimpin harus lemah lembut dan tidak menimbulkan kesulitan bagi warganya. Aisyah ra pernah menceritakan bagaimana doa Rosulullah SAW terhadap pemimpin yang menyusahkan rakyatnya . Rosulullah saw berdoa : ” Ya Allah, bagi siapa saja yang diberi tanggungjawab kepemimpinan umat dan menimbulkan kesulitan kepada mereka (rakyat), maka berikanlah kesulitan kepadanya. Dan bagi siapa yang berbuat baik kepada mereka, berikanlah kebaikan kepadanya.” (HR Muslim)

Dalam hubungannya dengan warga negara, Allah SWT telah mewajibkan seorang pemimpin untuk memberikan nasihat yang tulus kepada warganya dengan memperingatkannya untuk senantiasa berhati-hati dalam mengelola harta negara. Allah SWT juga mewajibkan para pemimpin untuk memerintah umatnya hanya dengan sistem Islam dan tidak mencampuradukkan dengan sistem lainnya. Sabda Rosulullah saw : ” Siapa saja seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslim, kemudian ia meninggal sedangkan ia berbuat curang terhadap mereka (rakyatnya), maka Allah SWT mengharamkan surga baginya .” (HR Bukhori Muslim)


Berharap pada Gubernur dalam Sistem Kapitalis ?

Sebagian kaum muslim berharap , bahwa kalau gubernur DKI yang terpilih nanti akan menegakkan syariah Islam dan lebih berpihak kepada umat Islam. Harapan ini tentu saja bagus, namun sayangnya akan sulit diwujudkan. Memang dalam sistem pemerintahan Islam ada jabatan yang setara dengan gubernur yakni wali. Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitab Nidhomul Hukmi fi Al Islam, mendefenisikan wali sebagai pejabat pemerintahan disuatu daerah (wilayah/provinsi) serta menjadi pemimpin daerah tersebut.

Hanya saja berbeda dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia sekarang, wali (gubernur ) dalam Islam bukan dipilih oleh rakyat , melainkan ditunjuk dan diangkat oleh Kholifah (kepala negara). Demikian juga seorang wali boleh diberhentikan oleh Kholifah , kapan saja, dengan ada alasan atau tidak. Sebab dalam Islam, wali sesungguhnya adalah wakil Kholifah, sehingga dia senantiasa melakukan tugas-tugas yang diwakilkan oleh Kholifah berdasarkan akad inabah (akad untuk mewakili). Karena itu dalam sistem Islam, masyarakat tidak akan disibukkan oleh urusan-urusan pemilihan kepala daerah yang seringkali menyedot energi, waktu, dan uang. Apalagi tidak jarang pilkada justru menimbulkan konflik horizontal ditengah-tengah masyarakat

Demikian juga syarat-syarat menjadi wali sama dengaan syarat menjadi mu’awwin (pembantu kholifah), sebab sama-sama menjadi wakil Kholifah. Karena itu wali dalam pandangan Islam haruslah laki-laki, merdeka (bukan budak), muslim, baligh dan berakal, adil, dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Perbedaan yang mendasar lainnya adalah wali merupakan wakil Kholifah yang menjalankan sistem Islam. Sementara gubernur saat ini, bukan dalam rangka menjalankan sistem Islam, akan tetapi sebagai pelaksana sistem kapitalisme sekuler. Tentu saja sulit berharap terlampau banyak kepada gubernur yang terpilih nanti untuk menjalankan syariah Islam, mengingat sistem yang berlaku bukan syariah Islam tapi sistem sekuler.

Memang, mungkin saja gubernur bersama DPRD setempat mengeluarkan perda-perda yang bernuansa syariah Islam. Namun, perda-perda seperti ini pastilah terbatas, mengingat perda seperti ini tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum nasional yang ada. Berharap menerapkan syariah Islam yang kaffah dalam sistem demokrasi tentu saja sulit. Selama ini perda yang bernuansa syariah baru sekitar perkara-perkara individual atau moralitas. Di Aceh saja yang diberikan otonomi untuk menjalankan syariah Islam, penerapannya sangat terbatas para pada aspek uqubat (sanksi kriminal). Aspek-aspek mendasar lain seperti politik, ekonomi, mata uang , belum bisa , karena memang akan bersinggungan dengan sistem hukum nasional.

Kendala lain, bagaimanapun harus diakui wewenang gubernur sangatlah terbatas. Perkara-perkara yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, keuangan, hukum, pendidikan, masih ditentukan oleh pemerintah pusa . Walhasil, untuk penegakan syariah Islam, tidak cukup pergantian pemimpin tapi juga pergantian sistem. Menjadi sistem Islam yang berdasarkan syariah Islam dibawah nuangan Khilafah Islam. (Farid Wadjd